ikut sekolah tatap muka
Bagaimana Kesiapan Sekolah Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka?
April 29, 2021

Perdebatan Terkait Hilangnya Pendidikan Pancasila Dari Standar Nasional Pendidikan

pendidikan pancasila

Kabar mengenai hiangnya mata kuliah Pancasila dari kurikulum dan sudah tidak menjadi mata kuliah wajib menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Hal ini berbanding terbalik dengan konsideran Peraturan Pemerintah yang isinya menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini perlu memiliki penyesuaian terhadap pergerakan serta perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan bermasyarakat demi meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi pendidikan nasional.

Pada pasal 40 ayat 2 dan 3 Bab IV terkait kurikulum wajib pada semua jenjang mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah, dan pada pendidikan tinggi sudah ada lagi kewajiban mengenai pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dikutip dari detik.com menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis yang berat mengenai ideologi transnasional, seperti liberalisasi, komunisme ekstriminisme, khifalah, serta hal-hal lainnya. Agar dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan dan pedomanan ideologi bagi negara Indonesia, maka Pancasila harus tetap dipertahankan di dalam kurikulum maupun di dalam mata kuliah wajib.

Apabila mengacu pada konsideran tersebut, maka saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memperkuat serta menyusun kembali kedua mata kuliah tersebut di dalam seluruh proses pada sistem pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu, kesempatan ini juga dapat digunakan oleh pemerintah agar menjadikan pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak kehilangan jiwanya pada proses membina mental dan karakter kuat masyarakat Indonesia.

Terkait kabar yang saat ini telah tersebar luas, membuat berbagai kalangan kaget dan menyayangkan hal ini. Alasannya karena di dalam pemerintahan Presiden Jokowi menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk memperkuat kehidupan bangsa dan bernegara.

Mulai dari dibentuknya lembaga yang bertujuan untuk menangani ideologi Pancasila yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), juga merumuskan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini menjadi Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), serta ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Tak hanya itu, dihilangkannya kedua mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran maupun mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan cukup mengkhawatirkan. Pasalnya beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa saat ini keyakinan dan pengetahuan mahasiswa dan pelajar di Indonesia terkait pentingnya Pancasila semakin melemah.

Sehingga perubahan terkait isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak perlu dilakukan secara diam-diam, sebab bagaiamapun juga hal itu jelas telah bertolak belakangan dengan norma.

Di dalam pasal-pasal sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. Pada pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 secara jelas tertulis bahwa Bahasa, Pendidikan Agama, serta Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kurikulum wajib pada tingkat pendidikan tinggi.

Selain itu, tercantum bahwa Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Seni dan Budaya, Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Keterampilan/Kejuruan, Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Muatan Lokal menjadi kurikulum wajib pada pendidikan dasar dan menengah.

Guna membina serta membangun pemahaman, kesadaran, serta karakteristik suatu bangsa, maka proses pendidikan formal di dalam seluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga ke pendidikan tingkat tinggi merupakan jalur yang sangat strategis serta dapat mencerminkan idenditas jiwa bangsa dan nasional.

Menanggapi respon publik terhadap hal tersebut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa tidak ada niat lain dengan mengeluarkan dua mata pelajaran tersebut dari kurikulum, hal ini dilakukan terkait dengan akan dilaksanakannya penyusunan ulang asesmen nasional yang rencananya dilakukan pada bulan September nanti. Serta akan tetap memasukan kedua mata pelajaran tersebut menjadi bagian dari mata pelajaran wajib di dalam program Merdeka Belajar sebagai tujuan akhir dari transformasi pendidikan.

Itulah tadi beberapa polemik terkait isu mengenai dihilangkannya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia di dalam kurikulum dan standar pendidikan nasional, bagaimana menurut Anda?

Open chat
Hubungi Lewat Whatsapp
Halo
Bisa kami bantu seputar layanan pendidikan di GKS?